Peningkatan elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada pemilu mendatang akan sangat terkait dengan pencalonan Gubernur DKI Joko Widodo atau Jokowi sebagai calon presiden (capres).

Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yuda di Jakarta, Minggu (26/1), memaparkan berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada 16-23 Desember 2013 terhadap 1.200 responden, menunjukkan elektabilitas Jokowi menempati peringkat pertama dengan raihan 37 persen.

Pesaing terdekat Jokowi adalah Prabowo dengan elektabilitas 10,3 persen, Aburizal Bakrie (5,9 persen), dan Wiranto (5,42 persen). Namun, seandainya Jokowi tidak menjadi capres, posisi pertama adalah Prabowo disusul Megawati (15,26 persen), Aburizal Bakrie (13 persen), dan Wiranto (10 persen).

Jika PDIP memastikan Jokowi sebagai capres sebelum pemilu legislatif (pileg), elektabilitas partai tersebut akan mencapai 30,78 persen. PDIP menjadi pemenang pemilu disusul Partai Golkar (12,34 persen), Partai Gerindra (6,51 persen), dan Partai Demokrat (4,67 persen).

Tetapi, bila Jokowi tidak menjadi capres, akan ada tujuh partai lolos parliamentary threshold atau ambang batas sebesar 3,5 persen, yaitu PDIP (18,8 persen), Partai Golkar (15,8 persen), Partai Gerindra (7 persen), Partai Demokrat (5 persen) serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Hanura dengan perolehan suara 4 persen.

Survei dilakukan Pol-Tracking, kata Hanta Yuda, menggunakan metode multistage random sampling dengan tingkat kesalahan 2,83 persen pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Politikus PDIP Charles Honoris mengakui sosok Jokowi saat ini memang sangat memengaruhi elektabilitas partai dalam pemilu nanti. Hal itu berimbas pada ongkos politik politikus PDIP di lapangan yang semakin ringan. Namun, urusan capres PDIP merupakan wewenang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Hal itu sesuai dengan hasil kongres PDIP di Bali, beberapa tahun lalu.

Potensi Curang

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh mengingatkan besarnya potensi kecurangan dalam pelaksanaan pemilu nanti, baik soal daftar pemilih tetap (DPT) maupun kampanye bernada SARA.

Potensi kecurangan di DPT bisa terjadi dalam bentuk penggelembungan jumlah data, seperti pengalaman pemilu sebelumnya.

Dalam rapat koordinasi pemenangan pemilu Partai Nasdem, Surya Paloh mengaku mendapat laporan keanehan jumlah DPT di Papua.

“Di Papua, terjadi keanehan, dari laporan DPW Papua, bahwa DPT pemilihan gubernur dan DPT Pemilu 2014 perbedaannya cukup signifikan. Bagaimana mungkin dalam waktu hampir satu tahun, pertambahan DPT hampir 900.000,” kata Surya Paloh.

Namun, ia yakin perolehan suara Partai Nasdem akan mencapai target, terutama karena suara di luar Pulau Jawa.

Di beberapa provinsi di luar Pulau Jawa, perolehan suara Partai Nasdem, katanya, berada di posisi kedua. Ia yakin kondisi ini akan berimbas ke Pulau Jawa sehingga target perolehan suara sebesar 10 persen dalam pileg bisa terwujud.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, untuk memastikan tidak ada suara Partai Nasdem yang hilang karena kecurangan, pihaknya sudah melatih saksi dari partai. Partai Nasdem juga menginstruksikan agar saksi dari partai di tempat pemungutan suara tidak mengambil “jatah” dana saksi parpol dari uang negara sekitar Rp 58,3 miliar per partai politik.