Hingga saat ini DPRD DKI Jakarta belum juga mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2014. Padahal molornya waktu berimbas pada penerapan sistem pengelolaan anggaran, e-budgeting, yang digagas oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama.

Sikap dewan tersebut membuat Jokowi geram. Di hadapan jajaran satuan perangkat kerja daerah (SKPD) juga camat dan lurah se DKI Jakarta, Jokowi mengritik keras dewan yang dianggap bersikap setengah-setengah dalam menentukan pengesahan APBD 2014.

“Sampai sekarang persetujuan belum juga turun, nggak rampung-rampung, kalau sulit-sulit, ajak tarung saja kalau gitu. Kita ini jangan setengah-setengah. Kalau iya katakan iya, kalau tidak ya tidak,” tegas Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Jumat, (3/1/2013).

Menurutnya, semakin lama dewan mengesahkan APBD, maka program pemerintah seperti penerapan sistem pengelolaan anggaran, e-budgeting akan terhambat. “Kita sudah masukkan Oktober awal, tapi sampai sekarang belum. Kalau dinamika seperti ini, kita memulainya terlambat lagi. Kita kan mitra dengan dewan, tidak untuk saling gesek di sini,” kata dia.

Ia pun meminta kepada seluruh jajaran SKPD, memasuki tahun 2014 ini untuk menjalankan berbagai program yang telah dirancang secepatnya. “Pada 2014, Maret kegiatan harus berjalan. Nggak kayak kemarin baru jalan Juli. Sehingga nanti tidak pontang-panting akhir tahun. Kebiasan itu harus dihilangkan. Meskipun sampai sekarang persetujuan belum sampai,” kata Jokowi.

Jokowi juga meminta para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk berhati-hati dalam menggunakan uang APBD sebaik mungkin, Selain itu, Jokowi mendorong agar SKPD untuk secepat mungkin melaksanakan program pada awal tahun.

“APBD 2012 Rp 41 trilliun dan tahun ini Rp 69 trilliun. Masih ada 84,5 persen. Artinya, membelanjakan uang saja kita belum bisa. Sisanya saja Rp 7 trilliun. Padahal nanti melompat jadi Rp 69 trilliun,” ujar Jokowi.