Hamzah Haz Sebut Ada Peluang Koalisi PPP dan PDI-P karena Jokowi
Sikap politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kini semakin dinamis. Setelah koalisi dengan Partai Gerindra terganjal oleh kesepakatan internal, sekarang giliran PDI Perjuangan yang dilirik oleh partai berlambang Kabah tersebut.
Mantan Ketua Umum PPP Hamzah Haz mengatakan bahwa terbukanya peluang PPP berkoalisi dengan PDI-P adalah karena ada nama Joko Widodo dalam bursa bakal calon presiden yang akan diusung atau didukung PPP. Kesepakatan mengenai nama Jokowi itu diambil dalam Musyawarah Kerja Nasional II PPP di Bandung, 7-9 Februari 2014.
“Jadi, terbuka peluang (koalisi) dengan PDI-P,” kata Hamzah seusai menemui Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2014).
Dalam pertemuan itu, Hamzah mengaku memberikan ucapan selamat karena PDI-P berhasil memperoleh suara terbanyak dalam hitung cepat Pemilu Legislatif 2014. Meski perolehan suara belum maksimal, ia yakin PDI-P akan memimpin pemerintahan yang akan datang.
Saat ditanya mengenai sikap pasti koalisi PPP dengan PDI-P, Hamzah tak bersedia memberikan jawaban pasti. Ia hanya memberikan gambaran semua sikap politik akan semakin jelas setelah hasil akhir pemilu legislatif disampaikan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum.
“Saya bilang (kepada Megawati), sebanyak-banyaknya terima kerja sama (koalisi) supaya PDI-P kuat di pemerintahan. PPP kan tergantung, setelah hasil pileg nanti diketahui,” ujarnya.
Kedatangan Hamzah Haz di rumah Megawati didampingi Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa. Pertemuan tertutup itu berlangsung sekitar 90 menit. Megawati menerima kedatangan Hamzah didampingi Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI-P Puan Maharani, Sekjen DPP PDI-P Tjahjo Kumolo, dan Wasekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto.
Selain dengan PPP, PDI-P juga telah menjajaki kemungkinan koalisi dengan partai lainnya, antara lain Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Nasdem. Dari semua partai itu, baru Nasdem yang memberikan sinyal pasti akan merapat.
Sumber: Kompas
Bangsa Indonesia butuh pemimpin yang berani membawa perubahan seperti Jakarta, meski Jokowi dapat ganjalan dari DPRD, tapi suara rakyadtlah yang membawa wakil rakyat di DPRD, sanggupkah DPR dan Kempemimpinan di daerah dengan gaya Jokowi yang sering mendobrak perubahan dan birokrasi yang berlebihan. Saatnya pemimpin R1 adalah yang merakyat seperti Proklamator dan dari sipil, sehingga peran dwifungsi ABRI menjadi lebih baik.
kalau bukan jokowi PDIP tak akan mendulang suara terbanyak, pemilihan capres ini ada dua kubu yaitu tokoh figur dan vs ketua partai, tokoh figur Jokowi dan JK vs ketua partai Prabowo – hatta,karena kita masyarakat umum bukan pengurus partai atau kader partai pilihanku jatuh ke tokoh figur, kelihatan orangnya kalau jadi presiden enak diguyoni, terus kayaknya tidak marah, tetapi nanti sering muncul ya di internet kayak SBY, entar aku beri nasihat mudah-mudahan menang biar tiap hari blusukan dan anda jadi figur celebritis di media massa.