Pengurus Besar Nahdatul Ulama secara tegas mendukung upaya pencapresan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang dideklarasikan melalui PDI Perjuangan. Namun, PBNU menyerahkan sepenuhnya keputusan pencapresan ke Jokowi.

“Insya Allah (dukung),” ujar Ketua PBNU Mukhyidin Arubusman di Kantor Pusat PBNU, Jakarta Pusat, Senin (14/4).

Mukhyidin menegaskan PBNU menyerahkan sepenuhnya keputusan pencapresan dan memilih cawapres kepada Jokowi. Pasalnya, ada nama-nama kader NU yang digadang-gadang menjadi cawapres Jokowi yaitu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj.

“Belum ada pembicaraan. Tapi itu biar Pak Jokowi. Urusan Pak Jokowi bukan PBNU,” kata dia.

Selain Mukhiydin, dalam pertemuan itu hadir Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, Bendahara Umum PBNU Bina Suhendra, Ketua Lembaga Ta’mir Masjid PBNU KH Abdul Manan Ghani, Sekretaris Lembaga Kesehatan PBNU Anggia Ermarini, dan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Pencak Silat NU Pagar Nusa, Muhammad Nabil Haroen.

Dalam pertemuan itu, Jokowi meminta pendapat dari PBNU terkait kriteria pemimpin. “Terakhir Pak Kiai, saya ingin meminta pandangan PBNU tentang kriteria pemimpin?” tanya Jokowi ke Kiai Said.

“Kita butuh pemimpin yang tegas,” jawab Kiai Said yang disambung dengan penjelasan kawasan Indonesia sekarang sudah dikepung oleh kekuatan militer asing.

Selain membicarakan permasalahan kepemimpinan Indonesia mendatang, kedatangan Jokowi juga terkait penyelesaian sengketa lahan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PBNU. Seperti diketahui, tanah seluas 2,5 Ha di Taman Anggrek, Tomang, Jakarta Barat, saat ini masih menjadi sengketa di antara kedua belah pihak.

“Kita selesaikan dulu di sini (permasalahan awal sengketa), nanti ke depan penyelesaiannya bisa lebih mudah,” jawab Jokowi saat ditanya mengenai komitmennya dalam penyelesaian sengketa lahan dengan PBNU.