Upaya menggadang-gadang Jokowi sebagai presiden memang sudah cukup lama.

Deklarasi Jokowi sebagai capres itu dilakukan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (16/2). Mereka mengklaim datang dari 26 provinsi dan 503 kabupaten/kota dengan biaya sendiri ke Jakarta, untuk mendukung Jokowi sebagai calon presiden.

Jauh hari sebelumnya juga ada kalangan yang menyebut Pro Jokowi atau Projo, yang mendukung Jokowi sebagai calon presiden. Projo terdiri atas berbagai elemen masyarakat dan internal partai yang mendukung Jokowi sebagai calon presiden.

Upaya menggadang-gadang Jokowi sebagai presiden memang sudah cukup lama. Namun, karena belum ada kepastian Jokowi dijadikan sebagai calon presiden oleh partainya, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), mereka terus melakukan berbagai upaya dan tekanan supaya partai mencapreskan Jokowi, termasuk “Deklarasi Jokowi Calon Presiden”, yang dilakukan seperti membacakan Teks Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, di samping mengumandangkan lagu-lagu kebangsaan, seperti “Padamu Negeri”.

Dari sisi elektabilitas berdasarkan popularitas, Jokowi memang tidak ada tandingannya. PDIP harus berbangga. Dengan adanya Jokowi, citra partai ini menjadi lebih kinclong dan harum, apalagi Jokowi semakin digandrungi banyak elemen masyarakat, orang tua, dewasa, pemuda maupun anak-anak.

Faktor yang biasa disebut efek Jokowi, memang sangat luar biasa beberapa tahun terakhir, setelah Jokowi dinilai mampu membenahi Kota Solo ketika menjabat sebagai wali kota.

Calon presiden partai lainnya yang diusung saat ini, termasuk calon presiden melalui Konvensi Capres Partai Demokrat boleh iri soal popularitas atau elektabilitas Jokowi. Siapa pun yang ingin mencapreskan diri atau dicapreskan partainya, saat ini harus memperhitungkan elektabilitas Jokowi. Intinya, semua calon presiden merasa sangat terganggu dengan elektabilitas dan popularitas Jokowi.

Hampir semua calon presiden berusaha mengimbangi popularitas dan elektabilitas Jokowi. Ada yang berupaya memasang capres partainya dengan Jokowi sebagai wakil presiden, atau sebaliknya.

Ada pula partai yang terang-terangan mengatakan belum saatnya Jokowi menjadi presiden dan mengimbau Jokowi konsentrasi menjadi Gubernur DKI. Namun, ada pula yang menganggap Jokowi tidak layak. Padahal, calon-calon presiden yang diusung partai mereka juga tidak memiliki kinerja baik, bahkan diragukan kemampuannya.

Upaya-upaya mengganggu dan menjatuhkan Jokowi pun terus berlangsung. Jokowi dianggap gagal total karena tidak bisa menyelesaikan masalah banjir dan kemacetan di Jakarta. Selain itu, muncul isu baru bahwa upaya mencapreskan Jokowi didukung konglomerat hitam atau cukong dan sebagainya.

Peserta konvensi Partai Demokrat dan Ketua DPR Marzuki Alie berkomentar soal popularitas dan elektabilitas Jokowi yang dinilai tidak ada manfaatnya bagi bangsa ini, karena tidak akan membawa perubahan.

Menurut Marzuki, untuk menjadi capres harus mampu memetakan persoalan bangsa. Misalnya, dalam hal pendidikan, kesejahteraan, kira-kira Jokowi paham tidak dengan persoalan rakyat? Jika Jokowi hanya mengandalkan elektabilitas dan jejak rekam, masa depan rakyat Indonesia tidak akan jelas tujuannya,” ujar Marzuki.

Apa yang dilakukan kelompok pendukung Jokowi dan pihak-pihak yang tidak setuju dengan pencapresan Jokowi adalah sah-sah saja. Namun, hal yang penting diperhatikan adalah etika dalam berpolitik.

Kita berharap Pemilu 2014 ini mampu menghasilkan seorang pemimpin yang membawa bangsa ini lebih maju, karena tantangan ke depan cukup berat. Tahun ini merupakan momentum penting bagi bangsa ini, maju atau makin terpuruk.

Popularitas dan elektabilitas hanyalah satu bagian kecil dari kriteria ideal calon presiden. Elektabilitas tinggi bisa menjadi modal bagi seorang calon presiden.

Namun, tidak mudah mencari seorang calon pemimpin atau presiden ideal yang memenuhi semua syarat, di samping mental sebagain pemimpin, kemampanan ilmu, pengalaman, bersih dari segala korupsi, jujur, berani dan lainnya.

Sumber : Sinar Harapan